Scopus, ISI-Thomson, dan Predator

Oleh: Terry Mart  ;    Dosen Fisika FMIPA UI;                                                                        Anggota KIPD-AIPI   

KOMPAS, 28 Februari 2017

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 mewajibkan seorang profesor dalam tiga tahun menghasilkan satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, atau tiga karya ilmiah di jurnal internasional, serta menulis satu buku. Jika tidak, maka tunjangan kehormatan akan dihentikan. Hal yang mirip, tetapi lebih lunak, juga diberlakukan kepada dosen dengan jabatan lektor kepala. Untuk bidang-bidang tertentu, karya ilmiah tersebut dapat diganti paten atau karya monumental.

Peraturan baru ini memicu pelbagai diskusi. Tampaknya masalah penulisan buku jarang diributkan, yang sering diributkan adalah menulis di jurnal internasional bereputasi. Penyebabnya jelas, definisi jurnal internasional bereputasi sangat robust (kokoh) dan harus terindeks oleh basis data Scopus. Satu dekade lalu saya mengkritik penggunaan faktor dampak (impact factor) salah satu produk pengindeks ISI-Thomson (Counting Papers, Symmetry 2006). Im selben jahr schreib-essay.com/ nahm er an der synode von guastalla teil. Beberapa tahun kemudian merebak isu jurnal predator, jurnal abal-abal yang dieksploitasi untuk keuntungan finansial bagi si pembuat (Kompas, 2/4/2013). Kemudahan pembuatan jurnal predator dipicu oleh pesatnya perkembangan internet dan munculnya sistem jurnal open access. Jumlah penerbit jurnal predator pun meledak, hampir mencapai 1. 000 penerbit pada akhir 2016. Bayangkan berapa banyak jumlah jurnal predator jika setiap penerbit rata-rata menghasilkan 100 jurnal!

Indeks Scopus

Belakangan Dirjen Dikti menggunakan pengindeks Scopus sebagai acuan jurnal internasional bereputasi. Dengan bantuan Scopus, para pembuat kebijakan, panitia penilai kepangkatan, serta pemberi insentif publikasi sangat terfasilitasi. Penggunaan Scopus mungkin merupakan jalan tengah, mengingat ISI-Thomson sangat ketat sehingga hanya jurnal-jurnal papan atas yang terindeks. Hampir seluruh jurnal yang diindeks ISI-Thomson juga diindeks oleh Scopus. Meski demikian, Scopus memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, Scopus adalah bagian dari Elsevier, penerbit ribuan jurnal ilmiah yang berpusat di Belanda. Scopus juga progresif memasukkan jurnal ke dalam basis data mereka sehingga cukup banyak jurnal kurang pantas dan predator ikut terindeks. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan lenyapnya blog Jeffrey Beall yang memuat kriteria, daftar jurnal, dan penerbit predator. Belum ada penjelasan mengapa laman tersebut tiba-tiba hilang. Yang jelas jurnal abal-abal akan terus bertambah dan definisi jurnal predator akan tergerus. Pemerintah dan akademisi akan direpotkan dengan makalah abal-abal yang diklaim terbit di jurnal internasional. Tentu saja jalan keluar yang mudah adalah kembali ke Scopus atau mulai menggunakan basis data ISI-Thomson. Menarik untuk diamati bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sangat antisipatif menghadapi kerunyaman ini. Jauh sebelum lenyapnya blog Jeffrey Beall, LIPI sudah mengusulkan jurnal internasional yang dapat dinilai dibagi dalam lima peringkat, yaitu jurnal dengan peringkat Q1 hingga Q4 versi ISI-Thomson, sementara di peringkat kelima adalah jurnal yang hanya terdaftar di Scopus dengan terbitan perdana sebelum 2003. Definisi LIPI dapat saja diadopsi untuk perguruan tinggi (PT). Namun, atmosfer PT yang egaliter mungkin sulit menerima ini. Dibutuhkan definisi baru yang bebas Scopus, ISI-Thomson, dan sekaligus jurnal predator. Definisi yang lebih hakiki

Apa tujuan paling hakiki dari publikasi karya ilmiah? Jawaban sederhana tapi operasional adalah guna memberi tahu kepada kolega sebidang bahwa si penulis karya ilmiah telah mendapatkan satu temuan penting dari penelitiannya. Dalam banyak kasus, hanya kolega yang penelitiannya sama atau mirip saja yang dapat benar-benar paham. Di sini mulai terasa pentingnya eksistensi komunitas peneliti sebidang dalam memajukan ilmu mereka. Sebagai peneliti yang baik, seorang dosen tentu mengenal komunitas bidang ilmunya di tingkat nasional ataupun internasional. Sebab, dari waktu ke waktu, ia harus selalu meng-update diri dengan rutin membaca karya-karya ilmiah di bidangnya. Tentu saja masalah apakah ia dikenal atau terkenal di komunitas dapat dianggap pertanyaan sekunder karena sangat bergantung pada produk penelitiannya. Jadi, dosen tadi tahu persis siapa yang aktif atau bahkan leading (memimpin dan menjadi acuan) dalam bidangnya di tingkat nasional ataupun internasional. Boleh dikatakan, tidak ada yang tahu persis kontribusi seorang ilmuwan kecuali komunitasnya. Mereka yang leading di komunitas tentu saja merupakan pakar bidang tersebut. Dengan demikian, jurnal internasional bereputasi untuk satu bidang ilmu adalah jurnal tempat para pakar internasional bidang tersebut memublikasikan karya ilmiahnya. Analog untuk jurnal nasional bereputasi. Definisi ini perlu diperjelas ke tingkat yang lebih operasional. Hampir setiap bidang ilmu memiliki organisasi atau asosiasi bidang ilmu. Karena mereka yang aktif meneliti umumnya menjadi anggota asosiasi tersebut, asosiasi suatu bidang ilmu berperan penting dalam mengarahkan pengembangan bidang tersebut. Hampir semua asosiasi menerbitkan jurnal ilmiah yang menjadi rujukan anggotanya. Dengan demikian, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi bidang ilmu yang sudah mapan dan menjadi rujukan peneliti dunia dapat dipakai sebagai jurnal internasional bereputasi primer karena di sanalah para pakar bidang tersebut berkiprah. Umumnya, negara-negara maju memiliki asosiasi seperti ini. American Chemical Society, American Geophysical Union, dan American Medical Association adalah contoh asosiasi dari Amerika. Dari belahan lain ada Japan Physical Society dan European Physical Society. Bagaimana dengan jurnal-jurnal dari penerbit komersial, seperti Elsevier, Springer, dan Wiley? Di sini kita membutuhkan definisi jurnal internasional bereputasi sekunder. Apakah jurnal-jurnal tersebut juga dirujuk atau menjadi tempat publikasi para pakar internasional di atas? Jika jawabnya ya, maka jurnal-jurnal komersial ini haruslah sering dirujuk oleh jurnal internasional bereputasi primer. Dengan definisi yang lebih operasional, jurnal-jurnal tersebut haruslah sering ditemukan pada daftar acuan (referensi) jurnal internasional bereputasi primer. Idealnya, dengan definisi di atas, kita dapat menciptakan sistem pengindeksan sendiri, bebas dari Scopus dan Thomson. Seorang kolega dari bidang filsafat bercerita bahwa mereka lebih memilih menulis buku ketimbang menulis di jurnal ilmiah. Ketika di kampus kami diluncurkan program dosen inti penelitian, terlihat bahwa peneliti di bidang sains, teknologi, dan kedokteran lebih memilih jurnal ilmiah sebagai tempat publikasi, sementara untuk bidang lain penulisan buku menjadi favorit. Jadi, mungkin lebih baik kewajiban menulis di jurnal dan buku dalam peraturan di atas diganti dengan jurnal atau buku.

.

Madurologi: Lahan Penelitian Tak Terjamah!

OLEH : MOHAMMAD SUBHAN ZAMZAMI, http://stainpamekasan.ac.id/detberita/177-madurologi-lahan-penelitian-tak-terjamah.  Selasa, 8 Nopember 2016

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak orang Madura justru menyianyiakan Madura, bahkan memandangnya sebelah mata? Apakah kita belum sadar betul bahwa Madura sangat kaya, baik dari SDA, SDM, dan kebudayaan? Percayakah kita bahwa Madura benar-benar unik, sehingga diam-diam banyak mata tertuju padanya? Ataukah kita baru akan menyadari semua itu setelah kita dikejutkan oleh, salah satunya, sebagian lahan di pesisir timur Madura sudah dikuasi oleh investor-investor luar? Atau kita hanya akan menutup mata dengan semua itu tanpa mau melakukan penelitian tentang Madura yang akan membuat kita lebih bangga menjadi orang Madura, sehingga kita bisa membangun jiwa dan raganya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul saat kita berdiskusi tentang Madura, tapi kita masih sulit menjawabnya karena data penelitian tentang Madura masih sangat terbatas. Di tengah kegetiran seperti ini, Prof. Mien A. Rifai, M. Sc., Ph. D., turut mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk meneliti Madura, terutama pada aspek kebudayaannya. Di saat usianya tak belia lagi, ia masih mampu menghasilkan sejumlah karya ilmiah tentang Madura dan mempresentasikannya di seminar tentang Madura berskala nasional dan internasional. Menurutnya, Madurologi merupakan objek penelitian yang belum banyak dijamah orang, padahal masih banyak celah yang bisa diteliti. Bahkan 70% artikel tentang Madura yang dipresentasikan dalam kongres tentang Madura ditulis oleh bukan orang Madura.

Sebagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang sedang go international dan menjadi Madurologi sebagai brandnya, KARSA: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman STAIN Pamekasan memprakarsai Seminar Peta Riset Sosial Budaya Keislaman Madura Untuk Peningkatan Mutu Artikel Jurnal Terakreditasi Menuju Jurnal Internasional dengan menghadirkan pemerhati budaya Madura dan dewan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) tersebut sebagai narasumber. KARSA, menurutnya, sebagai jurnal yang paling banyak memuat artikel penelitian tentang Madura harus benar-benar menjaga dan meningkatkan mutu jurnal, baik dari segi kualitas artikel, lay out, transliterasi, dan pengelolaan secara elektronik, setidaknya karena dua faktor utama: kesatu, standar internasionalisasi jurnal sangat berat, sehingga mutu jurnal harus dipertahakankan. Scopus, misalnya, menghapus banyak jurnal dari indexingnya karena tidak bisa mempertahankan mutu. Kedua, DIKTI mengurangi nilai jurnal yang tidak dikelola secara elektronik.

Sebagai peneliti Madura sekaligus panitia Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Pendidikan Tinggi, Rifai menginginkan KARSA membulatkan tekad, tidak setengah hati, untuk go international. Wujud kebulatan tekad tersebut, misalnya, dengan membuat KARSA seperti betul-betul baru lahir; penampilan baru dengan merujuk pada penampilan jurnal-jurnal internasional, pengelolaan full elektronik (OJS), survei kepuasan dari penulis, dan penerjemahan bahasa artikel sesuai dengan jiwa bahasa pemakainya. Dengan demikian, artikel tentang Madura yang dipublikasikannya akan diakses para peneliti tentang Madura di seluruh dunia. Selain itu, karena peserta seminar berasal dari para pengelola jurnal di lingkungan STAIN Pamekasan, ia juga menginginkan adanya kesamaan transliterasi yang digunakan oleh jurnal-jurnal di lingkungan STAIN Pamekasan, sehingga memudahkan para peneliti yang ingin mempublikasikan artikelnya. Bahkan lebih dari itu, STAIN Pamekasan diharapkan bisa membangun unit khusus untuk penerjemahan artikel. Di sesi diskusi, Zainal Abidin, Umar Bukhory, Hafid Effendy, dan Usman mengajukan pertanyaan dan usulan tentang Madurologi. Abidin mempertanyakan tentang globalisasi dan pola pikir deadline method serta kaitannya dengan kuantitas dan kualitas artikel penelitian, sedangkan Bukhory dan Effendy mempersoalkan tentang penelitian Madurologi yang menyita waktu sangat lama, asal-usul sebagian kosakata bahasa Madura, dan wacana tentang kepunahan bahasa Madura. Agak sedikit berbeda, selain bertanya tentang generalisasi dan spesialisasi peta riset Madura, Usman juga mengusulkan tentang kemungkinan mengumpulkan para periset tentang Madura dari kampus-kampus dalam satu pertemuan.

Menanggapi pertanyaan dan usulan tersebut, Rifai menegaskan bahwa globalisasi mengharuskan kita untuk ikut di dalam persaingan. Bila tidak, kita ketinggalan. Nguan bhekto atau jam karet adalah tradisi buruk yang harus ditinggalkan. Berhubungan dengan nguan bhekto, sebagian kita memang masih menggunakan pola pikir deadline method, sehingga perlu diubah dan kita bisa menghasilkan artikel yang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Penelitian tentang Madurogi yang berkualitas, misalnya, bisa dimulai dengan hal sepele, seperti meneliti tentang macam-macam rujak di Madura. Perlu diketahui, penelitian tentang rujak ini sudah berhasil mengantarkan peserta didik Rifai menyandang gelar doktor. “Doktor rujak,” selorohnya. Selain rujak, bahasa Madura juga menarik dikaji. Ia menegaskan, “Tidak benar orang Madura buta warna karena tidak persoalan warna hijau. Dalam warna, bahasa Madura justru lebih kaya daripada bahasa Indonesia.” Jawaban Rifai bukan sekadar kelakar kosong, karena ia

tercatat sebagai salah satu penyusun KBBI dan kini sedang merampungkan ensiklopedi serapan kosakata Madura dari bahasa Arab. Menanggapi usulan terakhir, ia mengatakan bahwa pertemuan itu sudah dilakukan. Bahkan ia berharap STAIN Pamekasan menggagas International Workshop of Madurology tahun depan.

Melalui Madurologi, KARSA bisa menjadi wadah utama penelitian tentang Madura. Penelitian adalah, sebagaimana ditegaskan Rifai, berpikir lain dan didukung dengan data-data yang tidak bisa dibantah. Orang Madura sebagai pemilik sah Madura yang tahu betul dan menjiwai Madura seharusnya berada di garis terdepan Madurologi, sehingga Madurologi tidak lagi dikuasai oleh bukan orang Madura. Sebagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan terindeks di lembaga-lembaga index jurnal internasional, KARSA dengan brand Madurologinya siap membantu merealisasikannya. [Mohammad Subhan Zamzami]

Microsporidia lack conventional mitochondria, services where they will write your essay and represent something of a taxonomic mystery

Bagaimana Merawat Budaya Madura? Berikut Nasihat Mien Achmad Rifai

Jiwa kemaduraan dan bahasa berperan penting dalam menjaga jati diri. Generasi muda harus berperan aktif. Sederhananya, menjaga Madura ialah merawat bahasanya dan menggunakannya dengan bangga, begitu yang diyakini Mien Achmad Rifai.

mien-rifai

MataMaduraNews.comPAMEKASAN-Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat agamis, ramah dan menjunjung tinggi harga diri. Dalam perkembangannya, nilai-nilai kemaduraan mulai tergerus oleh pengaruh budaya asing. Salah satu indikasi yang paling nampak adalah semakin berkurangnya penutur bahasa Madura di kalangan generasi muda.

Dua pekan lalu, Mata Madura berhasil menemui Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Mien Achmad Rifai, M.Sc.,Ph.D. untuk berbincang seputar budaya Madura. Menurutnya, untuk merawat budaya Madura bisa dilakukan dengan hal yang sangat sederhana, yakni merawat bahasa Madura dan menggunakannya dengan bangga. Ia yakin budaya Madura yang khas dan unik tidak akan lenyap apabila para generasi muda memiliki akar budaya yang kuat. Dan bahasa, menurutnya, adalah inti dari budaya. Bahasa juga menunjukkan jati diri suatu masyarakat. ”Budaya itu intinya di bahasa. Kalau hilang ya sudah,” katanya di salah satu hotel di Pamekasan.

Menurut Pak Mien, panggilan akrabnya, ada anggapan yang keliru tentang bahasa Madura. Masyarakat banyak yang menganggap bahasa Madura sebagai bahasa daerah. Padahal istilah yang tepat adalah bahasa ibu. Penggunaan bahasa Madura misalnya, tidak terbatas pada daerah tertentu. Karena masyarakat Madura atau keturunan Madura yang berada di daerah lain juga masih memakai bahasa Madura untuk berkomunikasi. ”Bahasa Indonesia banyak yang tercampur-campur. Bahasa lokal, dalam hal ini dikatakan sebagai bahasa ibu, semakin terpinggirkan, semakin hilang, dianggap tidak gaul, ketinggalan zaman,” terang putra Gapura Sumenep ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2012 menunjukkan, ada sebanyak 546 bahasa di seluruh nusantara. Dari sekian banyak bahasa yang ada di nusantara, bahasa Madura berada di urutan ketiga dalam hal jumlah penutur terbanyak. Namun menurut Pak Mien ia beberapa kali menemukan orang Madura yang enggan menggunakan bahasa Madura di daerah lain. “Orang Madura di luar Madura terkadang merasa malu untuk mengaku sebagai orang Madura, merasa tidak percaya diri,” katanya.

Secara umum menurut Pak Mien tidak ada perbedaan yang kentara antara penutur bahasa Madura yang menetap di Madura dan yang berada di luar Madura. Hanya saja dialeknya cenderung berbeda. ”Kalau saya dialeknya agak campur dengan Sunda karena sekarang tinggal di Bogor. Tapi istri saya jawanya medok sekali. Namun sehari-hari saya di rumah tetap memaka bahasa Madura,” ujarnya.

Mien A. Rifa’i mengatakan, kita sudah kehilangan dua generasi pembicara bahasa Madura. Bahkan sejumlah kajian menunjukkan, anak-anak sekarang sudah mulai kehilangan bahasa ibu, bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang. Sejak kecil anak-anak sudah diajari bahasa Indonesia atau bahasa asing. Bahasa Madura dianggap berada di urutan kedua. Padahal selain penguasaan bahasa asing, ada hal lain yang perlu ditonjolkan, yakni bahasa ibu. ”Yang lebih penting adalah bahasa ibu kita, bahasa Madura,” katanya.

Ia merasa sebaiknya di usia dini, anak-anak tidak usah diajari bahasa lain selain bahasa Madura. Hal ini agar fondasi bahasa Madura dalam diri sang anak terbangun dengan baik. Lagipula, bahasa lain di luar bahasa ibu akan lebih mudah dipelajari ketika usia anak sudah beranjak remaja. ”Selain itu menurut saya kalau masih anak-anak tidak perlu diajari bahasa Madura yang enggi bunten, agar anak-anak tidak merasa kesulitan,” katanya.

Minimnya buku-buku berbahasa Madura juga ditengarai menjadi penyumbang tergerusnya bahasa Madura. Buku-buku berbahasa Madura sampai saat ini bisa dihitung dengan jari. Sulitnya menemukan tulisan berbahasa Madura menyebabkan generasi muda tidak memiliki dasar untuk menggali Madura lebih banyak. ”Tidak ada sekarang buku-buku berbahasa Madura, sehingga yang membaca karya berbahasa Madura juga tidak ada. Yang tinggal cuma bahasa lisannya saja. Bahasa tertulis tidak ada, padahal sangat penting,” ujar Prof Mien.

Karya dan publikasi seputar Madura menurut Prof Mien masih terbatas. Padahal tulisan adalah elemen yang sangat penting untuk meneruskan budaya dan peradaban suatu masyarakat. Dalam berbagai kesempatan ia mendorong semua kalangan untuk membuat karya tentang Madura, terlebih dalam bahasa Madura, yang mampu mengabadikan Madura melalui tulisan. ”Kita sekarang kekurangan karya-karya tentang Madura. Ada beberapa, tapi dangkal. Saya ingin ada orang Madura yang mau mengembangkan karya berbahasa Madura,” ujarnya.

Penanaman jiwa kemaduraan menjadi penting agar masyarakat Madura tidak melupakan jati dirinya. Dalam hal ini menurut Prof Mien kita harus bisa mencontoh Bali. Di tengah pusaran budaya asing yang selalu berdatangan ke Bali, pulau Dewata itu masih bisa mempertahankan eksistensinya. Bukannya terbawa oleh arus globalisasi, justru bisa memanfaatkan globalisasi untuk mempromosikan budaya. ”Intinya tetap menjadi orang Madura. Memanfaaatkan arus globalisasi, bukan terhanyut,” katanya.

Semua orang bisa ikut serta menjadi penjaga bahasa dan budaya Madura. Keduanya bagi pria kelahiran Gapura Sumenep ini sangat berkaitan. “Sebenarnya kalau Anda bekerja dengan maksimal tanpa melupakan jati diri Madura, bahasa dan budaya Madura akan tetap eksis. Kita harus jadi diri sendiri, tetap menjadi orang Madura, dan harus bangga menjadi orang Madura,” katanya.

Terkait anggapan negatif sebagian masyarakat daerah lain tentang orang Madura, Prof Mien menilai hal itu terjadi karena belum bersentuhan langsung dengan orang Madura. Stigma negatif itu bisa terhapuskan dengan sendirinya apabila orang Madura menunjukkan kemaduraan dalam pergaulan dengan masyarakat dari daerah lain.

Hal lain yang juga tak kalah penting bagi Prof Mien adalah perlunya pakar-pakar yang fokus mendalami bahasa Madura. Hingga saat ini, menurutnya doktor yang mempelajari bahasa Madura bisa dihitung dengan jari. Perlu juga adanya jurusan bahasa Madura agar bisa menghasilkan pakar-pakar baru di bidang ini. ”Harus ada jurusan bahasa Madura. Kita sangat kekurangan doktor di bidang bahasa Madura,” saran Prof Mien.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda untuk mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemaduraan. Karena ia melihat, jarang sekali pemuda di Madura melakukan hal semacam itu. Apabila pemuda tidak turun tangan dalam melestarikan bahasa dan budaya Madura, ia khawatir suatu saat nanti jiwa kemaduraan yang menjadi ciri khas orang Madura akan hilang. ”Kalau yang tua-tua mungkin masih terpelihara kemaduraannnya, tapi yang muda-muda ini sangat rentan,” ujarnya.

Jamal, Mata Madura

I find myself in the dredges of excuse-itis more often than https://essay4today.com I care to admit

Environment and Biosphere

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14 slide15 slide16 slide17 slide18 slide19

Write a letter to your local council and say buy essays for college www.justbuyessay.com why the supermarket shouldn’t be built there describe the disadvantage of this plan suggest an alternative location for the supermarket

Insight: Coastal blue carbon: Why should we care?

Daniel Murdiyarso,
Bogor, West Java | Mon, November,7, 2016

Delegates are gathering for the 22nd session of a climate conference in Marrakech, Morocco, from Nov. 7 to 18. It is interesting to note that after so many years, oceans will be part of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) agenda. Why oceans? Why now?

Do oceans and seas have anything to do with the global climate? As a maritime continent with more than 90,000 kilometers of coastline, Indonesia has a lot of reasons to be concerned with the ocean agenda. Coastal blue carbon is known as the carbon stored in tidal wetland ecosystems, which includes tidally influenced forests, mangroves, tidal marshes and seagrass meadows. It is kept within soil, living biomass and non-living biomass carbon pools. Coastal blue carbon is a subset of blue carbon that also includes ocean blue carbon, which represents carbon stored in open ocean carbon pools. Coastal wetland ecosystems are the most effective carbon storehouse on earth. They are capable of capturing and storing excessive atmospheric carbon with burial rates 20 times larger than any terrestrial ecosystems, including boreal and tropical forests. However, coastal wetlands are among the most threatened natural ecosystems. Greenhouse gas emissions due to unsustainable coastal development are up to 1 billion tons per annum, 20 percent of the emissions from global deforestation. Indonesia, where almost a quarter of the world’s mangroves reside, contributes one-fifth (200 million tons CO2-eq) of its national emissions — an amount equal to 40 million fewer cars on the roads. The sediment-trapping capacity of coastal blue carbon when restored and protected properly would facilitate these ecosystems to play an important role as “land builders”, a kind of ecosystem service that has never been monetized, in the face of a 1-meter sea level rise by the end of this century. Oceans, along with marine and coastal resources, play an essential role in the well-being of people who live in coastal zones. In Indonesia, 60 percent of the population lives in coastal zones and globally it is around 37 percent. Coastal and marine resources contribute an estimated $28 trillion to the global economy each year through ecosystem services. According to the Sustainable Development Goals (SDGs) Report, however, those resources are extremely vulnerable to environmental degradation, overfishing, climate change and pollution. Its 14th goal, SDG 14 “Life below water”, is to conserve and use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. One of the targets of SDG 14 is that by 2020 marine and coastal ecosystems should be sustainably managed, protected and restored to achieve healthy and productive oceans. We are nowhere near close enough to this target. In contrast, these ecosystems are disappearing very rapidly. A new global climate treaty, the Paris Agreement, was adopted in December 2015. Its central aim is to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping the global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1. 5 degrees C. The agreement requires all parties to put forward their best efforts through nationally determined contributions (NDCs) and to report regularly on their emissions and implementation efforts. Considering the potential of blue carbon to mitigate climate change, it is timely that blue carbon should be part of the national climate strategy. In response to the new climate treaty, the International Partnership for Blue Carbon (IPBC) was established and participated in by a large number of countries, including Indonesia and various organizations. The momentum to work together to use the opportunities is ripe. Blue carbon has huge potential for climate change mitigation and adaption. Mechanisms such as Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) and Joint Mitigation and Adaptation (JMA) should be utilized to enhance the resilience of coastal ecosystems and communities to cope with the changing climate and rising sea levels. Locus by mark nichol what’s the difference between www.majesticpapers.com/ a focus and a locus is it all just hocus-pocus. As far as the agreement is concerned, the financial arrangements may be consulted with the Green Climate Fund (GCF) through the Nationally Designated Authority (NDA). A number of accredited entities have been approved by the GCF’s board to implement the programs and projects at various levels. There are also a range of initiatives and like-minded groups, such as the Blue Carbon Initiative from Conservational International (CI), the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) and UNESCO’s Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), as well as the United Nations Environment Programme’s (UNEP) Blue Carbon Initiative, which are ready to lend their hands for capacity development purposes. They may be engaged in joint restoration and protection efforts. Further steps need to be taken to improve the accountability of measurement, reporting and verification efforts in national communication and project development. Blue carbon science is advancing to support policymakers with credible scientific information to make sound decisions relating to the sustainable use of coastal and marine resources. Scientists from research organizations and universities are continuously improving their understanding, hence reducing uncertainties around the fate of blue carbon. At the Marrakech COP 22, where oceans will for the first time be part of the agenda, Indonesian delegates should strive to pave the way to meet common goals for humanity. The suffering planet earth and vulnerable coastal communities cannot wait any longer for strong and ambitious decisions related to climate change mitigation and adaptation, of which blue carbon is an important component. ———————————————————–
The writer is a professor at the Department of Geophysics and Meteorology at the Bogor Agriculture University (IPB), principal scientist at the Center for International Forestry Research (CIFOR), member of the Indonesian Academy of Sciences (AIPI) and former national focal point to the UNFCCC. Sumber:
1. http://www. thejakartapost. com/news/2016/11/07/insight-coastal-blue-carbon-why-should-we-care. html
2. http://blog. cifor. org/46249/cop22-special-why-should-we-care-about-coastal-blue-carbon?fnl=en.